Judul : Tim Ekonomi dengan PR Pengentasan Kemiskinan
link : Tim Ekonomi dengan PR Pengentasan Kemiskinan
Tim Ekonomi dengan PR Pengentasan Kemiskinan
JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Salah satu pmasalah yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah kemiskinan. Pemegang tampuk perintahan di negeri ini terus berganti. Berbagai macam nama kabinet pun telah menghiasi pemerintahan. Namun hingga kini, pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah tersebut.
Upaya menurunkan tingkat kemiskinan memang telah dimulai sejak lama. Pada masa Orde Baru, sekitar 1970-an pernah muncul program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa (Bandes). Meski sempat membuahkan hasil, upaya tersebut mengalami tahapan jenuh pada pertengahan 1980-an.
Kecenderungan ketidakmerataan pendapatan masyarakat kian melebar sehingga jarak antara si kaya dan si miskin pun kian jauh.
Kondisi kemiskinan Indonesia semakin parah akibat krisis ekonomi pada 1998. Namun ketika krisis dapat teratasi dan dipulihkan, kemiskinan tetap saja sulit untuk ditanggulangi. Jumlah penduduk miskin pun mengalami fluktuasi dari masa ke masa.
Untuk mengukur angka kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Jadi, penduduk miskin menurut BPS adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
BPS mencatat terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin secara tahunan menjadi 28,51 juta orang pada September 2015 atau bertambah 780 ribu orang dibanding September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang.
Namun pada Maret 2016, BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 28,01 juta atau 10,86 persen, berkurang dibanding September 2015 yang tercatat 28,51 juta orang atau 11,13 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai penurunan angka kemiskinan sebesar 0,27 persen dari total penduduk Indonesia itu, karena harga komoditas pangan yang stabil.
Penurunan angka kemiskinan itu juga mencerminkan mulai meratanya stabilitas pada berbagai harga komoditi, terutama untuk komoditi yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin.
Dengan stabilitas harga tersebut, ujar Darmin, membuat konsumsi masyarakat bertambah sehingga dapat keluar dari garis kemiskinan.
BPS juga mencatat garis kemiskinan di Indonesia secara nasional naik 2,78 persen dari Rp344.809 per kapita per bulan pada September 2015 menjadi Rp354.386 per kapita per bulan pada Maret 2016.
Itu merupakan angka nasional, sedangkan dalam penghitungan setiap provinsi menggunakan garis kemiskinan masing-masing provinsi yang besarannya bervariasi sesuai dengan harga komoditas bahan pokok makanan dan bukan makanan.
Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai batas untuk menentukan kelompok penduduk miskin, yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Di perkotaan, secara nasional garis kemiskinan naik 2,29 persen dari Rp356.378 per kapita per bulan pada September 2015 menjadi Rp364.527 per kapita per bulan pada Maret 2016.
Sementara di perdesaan, garis kemiskinan secara nasional naik 3,19 persen dari Rp333.034 per kapita per bulan pada September 2015 menjadi Rp343.646 per kapita per bulan pada Maret 2016.
Terdapat beberapa provinsi yang garis kemiskinan di desa lebih tinggi dari perkotaan yang disebabkan tingkat perkembangan harga-harga komoditas di desa lebih tinggi daripada di kota.
Provinsi yang tercatat garis kemiskinan desa lebih tinggi dari kota pada Maret 2016 antara lain Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Maluku.
"Kami menduga hal tersebut terjadi karena distribusi barang dari kota ke desa memerlukan margin perdagangan, sehingga harganya naik dan kemudian inflasi di desa lebih tinggi daripada di perkotaan. Inflasi di perdesaan kalau tidak dibarengi peningkatan pendapatan bisa meningkatkan angka kemiskinan," kata Kepala BPS Suryamin.
Langkah Terobosan Pemerintah menegaskan fokus kepada kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial dalam rangka mempercepat pembangunan nasional di Tanah Air.
Menurut Presiden Joko Widodo, pada tahun percepatan pembangunan ini, pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial.
Ketiga langkah itu adalah pertama mempercepat pembangunan infrastruktur, kedua menyiapkan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia, serta langkah ketiga merupakan deregulasi dan debirokratisasi.
Melalui percepatan pembangunan infrastruktur akan membangun sarana infrastruktur secara lebih merata guna memperkuat konektivitas antarwilayah serta memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial.
Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan, pelabuhan, bandara dan rel kereta api. Sedangkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, telekomunikasi, irigasi, dan perumahan rakyat.
Untuk melaksanakan langkah tersebut, Kementerian Keuangan berupaya menyiapkan instrumen fiskal APBN 2017 agar dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja.
Kementerian Keuangan ingin instrumen fiskal APBN bisa sesuai dengan yang diinginkan presiden sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menciptakan kesempatan kerja.
"Presiden sudah menyampaikan tugas dari instrumen ini untuk memerangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, menciptakan kesempatan kerja, dan mengemban kepercayaan publik secara umum maupun pelaku usaha, agar menjadi motor penggerak ekonomi yang efisien," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Mulyani.
Meski demikian, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengakui cukup keteteran untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Tanah Air, karena saat ini industri yang berkembang lebih banyak padat modal dibanding padat karya.
Pemerintah menargetkan angka kemiskinan pada 2017 berada pada kisaran 9,5 persen hingga 10,5 persen dari total penduduk di Indonesia. Sementara angka pengangguran ditargetkan sebesar 5,3 persen hingga 5,6 persen.
"Tidak mudah, daya serap tenaga kerja tidak besar, akhirnya penurunan kemiskinan tidak secepat yang diharapkan, ini karena industri terakhir masuk bersifat padat modal," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Untuk itu, Bappenas akan mengevaluasi berbagai program yang ditujukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat, sekaligus mengetahui seberapa besar efektivitas program atau anggaran tersebut.
Tentu saja semua pihak berharap tim ekonomi yang baru --hasil perombakan Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo-- diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan serta ketimpangan tingkat pendapatan yang dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas nasional.
Masyarakat berharap strategi pembangunan ekonomi tidak lagi memihak kalangan pengusaha, melainkan rakyat miskin.
Karena itu, pemerintah harus lebih bersikap adil dalam membuat kebijakan, terutama bagi warga miskin, misalnya menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran.
Hal lain yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan memperkuat program pemberantasan korupsi, menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, serta meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar.
Sumber : Tim Ekonomi dengan PR Pengentasan Kemiskinan
Demikianlah Artikel Tim Ekonomi dengan PR Pengentasan Kemiskinan
Anda sekarang membaca artikel Tim Ekonomi dengan PR Pengentasan Kemiskinan dengan alamat link https://wartaberita9.blogspot.com/2016/08/tim-ekonomi-dengan-pr-pengentasan.html
0 Response to "Tim Ekonomi dengan PR Pengentasan Kemiskinan"
Posting Komentar